Serambi Nusantara – Pemerintah Indonesia mulai bergerak cepat dalam merespons tarif impor sebesar 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah dua kali bertemu dengan United States Secretary of Commerce, Howard Lutnick, guna merundingkan kebijakan perdagangan yang lebih adil.
Pertemuan pertama digelar secara daring pada Kamis (17/4), sementara pertemuan kedua berlangsung langsung di Kantor Department of Commerce (DoC), Washington DC, Sabtu (19/4) waktu setempat.
Dalam pertemuan tatap muka yang berlangsung selama 1,5 jam itu, Airlangga menyampaikan sejumlah proposal konkret untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang selama ini defisit di pihak AS. Di antaranya adalah rencana peningkatan impor Indonesia atas produk-produk AS, khususnya di sektor energi dan pertanian.
“Kami menawarkan pembelian crude oil, LPG, gasoline, serta produk pertanian seperti kedelai, bungkil kedelai, dan gandum yang memang tidak diproduksi di Indonesia,” ujar Airlangga dalam siaran pers, Minggu (20/4/2025).
Airlangga juga menambahkan, langkah ini sejalan dengan permintaan pemerintahan AS yang ingin mendorong perdagangan yang lebih setara.
Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama di sektor mineral kritis, serta memberikan jaminan penyelesaian isu-isu hambatan non-tarif (Non-Tariff Barriers/NTB) yang selama ini menjadi keluhan investor dan pengusaha AS di Indonesia.
Lutnick menyambut baik tawaran tersebut. Ia menilai proposal yang dibawa delegasi RI sebagai langkah konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.
“Kami mengapresiasi upaya Indonesia dalam negosiasi tarif. Ini adalah dasar yang kuat untuk memperkuat hubungan dagang bilateral,” kata Lutnick.
Ia juga menyepakati target waktu 60 hari untuk merampungkan negosiasi dan mendorong tim teknis dari kedua negara segera menyusun agenda pembahasan lanjutan bersama DoC dan USTR.
Dalam pertemuan ini, Airlangga Hartarto didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta jajaran dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan perwakilan KBRI di Washington DC.
Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia yang secara langsung diterima dalam pembahasan tarif oleh pemerintah AS, menyusul pertemuan serupa yang telah dilakukan oleh Jepang dan Argentina.
(GP)